oleh

Pemprov Perjuangkan Akses Jalan dan Jaringan Komunikasi di Pedalaman

KALTARA.SIN.CO.ID – Keterbatasan akses jalan dan jaringan komunikasi masih menjadi tantangan bagi masyarakat di wilayah pedalaman Kalimantan Utara (Kaltara). Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam upaya membuka keterisolasian wilayah dan mempermudah aktivitas masyarakat.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat melakukan kunjungan kerja sekaligus Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Kecamatan Long Pujungan, Kabupaten Malinau, Rabu (18/11).

Dalam pertemuan bersama camat, kepala desa, perangkat daerah, dan tokoh masyarakat di Aula Kantor Kecamatan Pujungan, persoalan akses jalan dan jaringan komunikasi menjadi salah satu hal yang dibahas.

Wagub Ingkong menyampaikan, Pemprov Kaltara terus memperjuangkan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman dan perbatasan.

Baca Juga  Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2021 'Semangat dan Harapan'

“Upaya ini harus dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian terkait, terutama untuk mendapatkan dukungan pembiayaan pembangunan jalan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara mengalami penyesuaian akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional. Dari sebelumnya sekitar Rp3,7 triliun, kini menjadi sekitar Rp2,4 triliun.

Meski demikian, Pemprov Kaltara tetap berupaya mencari dukungan pendanaan dari pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dapat terus diperjuangkan.

Ingkong mengungkapkan, Gubernur Kaltara bersama jajaran sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendorong dukungan pembangunan jalan di wilayah pedalaman.

Baca Juga  Sambut Pemilu Serentak 2024, Ormas Diminta Ikut Jaga Perdamaian dan Cegah Peredaran Narkoba

Salah satu akses yang diperjuangkan adalah jalur darat dari Malinau menuju Long Pada hingga Long Pujungan, termasuk jalur yang menghubungkan wilayah perbatasan Kalimantan Timur.

Menurut Ingkong, pembangunan akses jalan tersebut penting untuk mempermudah mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok. Dengan akses yang lebih baik, masyarakat diharapkan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada jalur sungai untuk melakukan perjalanan maupun mengangkut barang.

Selain jalan, persoalan jaringan telekomunikasi juga menjadi perhatian. Pemprov Kaltara telah menyampaikan usulan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital agar sejumlah menara Base Transceiver Station (BTS) yang telah dibangun di wilayah pedalaman, termasuk Long Pujungan, Alango, dan Long Nawang, dapat diaktifkan kembali dengan layanan jaringan 4G.

Baca Juga  Lima Mahasiswa Universitas Islam Riau Mendapatkan Pendanaan PKM Dari Kemenristekdikti

Ingkong mengatakan, keberadaan jaringan komunikasi sangat penting bagi masyarakat. Selain mendukung pelayanan administrasi dan pelaporan pemerintahan desa, akses internet juga dibutuhkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah.

“Upaya membuka keterisolasian empat kecamatan di wilayah ini terus kita perjuangkan. Harapannya, mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok semakin mudah dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada jalur sungai,” jelasnya.

Pemprov Kaltara berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan jalan dan penguatan jaringan komunikasi dapat mempercepat pemerataan pembangunan, sekaligus meningkatkan konektivitas masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan.(***)

News Feed