KALTARA.SIN.CO.ID – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., menghadiri Rapat Paripurna ke-13 yang digelar di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, Senin (13/7).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara, H. Muddain, S.T., dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Sekprov Kaltara hadir mewakili Pemerintah Provinsi Kaltara sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengikuti seluruh tahapan pembahasan regulasi daerah bersama DPRD. Kehadiran jajaran Pemprov dalam rapat paripurna ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Melalui rapat paripurna ini, Pemprov Kaltara bersama DPRD melanjutkan proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam memberikan masukan, evaluasi, serta catatan strategis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama tahun anggaran berjalan. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan dalam proses pembahasan Ranperda sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Pemerintah Provinsi Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sinergi bersama DPRD menjadi kunci dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan prioritas daerah serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kaltara.
